Jakarta – Palang Merah Indonesia (PMI) mendorong kehadiran kantor cabang pelayanan di sejumlah wilayah kabupaten hasil pemekaran.
“Di berapa kabupaten hasil pemekaran, kita belum punya cabang, tapi terus didorong supaya ada,” kata Sekjen PMI Sudirman Said dalam acara webinar bertajuk “Peringatan Hari Palang Merah Sedunia 2021”, yang diikuti di Jakarta, Minggu.
Sudirman mengatakan organisasi PMI saat ini sudah hadir di seluruh provinsi yang berjumlah 34 daerah. “Sudah 97 persen dari kabupaten/kota. Makanya walaupun ada 500 lebih kabupaten/kota, kita baru ada 490-an,” katanya.
Untuk fasilitas Unit Donor Darah di Indonesia sudah ada 230-an kantor layanan di kota-kota besar atau di daerah yang sudah maju. “Bahkan sudah sampai ke kecamatan juga,” katanya.
Kantor cabang layanan PMI yang telah menyebar luas di Indonesia sebab perjalanan pembentukannya sudah bergulir sejak Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945.
“Karena memang umurnya seumur Indonesia saat ini. Hanya selisih sebulan setelah k
Kemerdekaan, PMI hadir,” katanya.
Seiring dengan hal itu, kata Sudirman, PMI terus membangun jaringan dengan melibatkan jajaran pengurus yang berhubungan dengan pemerintah.
“Buktinya adalah, Presiden Republik Indonesia sebagai institusi adalah pelindung dari PMI pusat, kemudian gubernur itu otomatis adalah pelindung dari PMI provinsi, bupati dan wali kota adalah pelindung dari PMI Kabupaten dan kota. Termasuk memberikan alokasi pendanaan, meskipun tidak seluruhnya,” katanya.
Namun berdasarkan ketentuan Tujuh Prinsip Palang Merah, kata Sudirman, maka PMI harus bersifat mandiri atau netral dalam menjalankan tugasnya.
Misalnya, kata Sudirman, dari keseluruhan dana operasional rutin di PMI pusat ini, diperkirakan hanya dua persen alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah pusat.
“Sumber dana kami kebanyakan dari masyarakat, misalnya contoh saat kita melakukan operasi COVID-19, itu kita membutuhkan Rp200 miliar dana. Itu datangnya dari masyarakat, mungkin hanya 10 persen dana datang dari pemerintah,” katanya. (Tbn)
