Jakarta – Kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) melalui Inspektorat diharapkan bermanfaat dan bisa diimplementasikan dengan baik oleh seluruh peserta di masing-masing unit.

Hal itu disampaikan Inspektur Kemenpora Agus Widaryanto secara virtual kepada para peserta di The Belleza Hotel, Jalan Permata Hijau Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (13/12) sore. Inspektur mengatakan pelaksanaan Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas di Kemenpora sangat penting dalam menjalankan Reformasi Birokrasi.

“Dalam menjalankan manajemen resiko dan pembangunan zona integritas memang tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen pimpinan hingga semua pegawai. Tapi saya yakin, manajemen resiko dan pembangunan zona integritas bisa dilakukan di Kemenpora sebagai bentuk implementasi Reformasi Birokrasi,” kata Inspektur.

Agus juga berharap semua materi yang disampaikan oleh para narasumber selama acara berlangsung bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. “Saya ingin semua peserta yang sudah mengikuti acara ini mendapatkan ilmu yang bisa dimanfaatkan dan dijalankan dengan baik di unit masing-masing,” harapnya.

Beberapa narasumber yang ikut memberikan materi pada Sosialisasi Manajemen Risiko dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Zona Integritas diantaranya Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB, Arif Tri Hariyanto yang menyampaikan materi dengan judul ‘Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM’ berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021.

Salah satunya mengenai strategi pembangunan zona integritas yang menurutnya ada lima yakni, Membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran. Menciptakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan.

“Selain itu kita juga harus bisa Menciptakan program-program yang menyentuh, yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat/pengguna layanan, Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan ZI. Dan yang penting  Menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan, telah diketahui dan delivered kepada masyarakat,” katanya. (Red)