Ketua PBNU: Masa Khidmah PBNU Hasil Muktamar ke 33 Sampai Muktamar ke 34 Dilaksanakan

Doc : Kabar86.com

Jakarta,- Sesuai hasil keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tanggal 19 September 2021 point satu disebutkan bahwa Muktamar ke-34 NU dilaksanakan pada tanggal 23-25 Desember 2021 di Lampung dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendapat persetujuan satgas covid 19, baik pusat maupun daeran. Hal itu disampaikan oleh  Ketua PBNU Habib Salim al Jufri kepada awak media Kamis, 2 Desember 2021.

Sedangkan dalam point dua, lanjut Habib, menjelaskan bahwa jika point satu belum memungkinkan untuk dilaksanakan karena kondisi covid 19 keputusan pelaksanaan muktamar diserahkan kepada PBNU. Sesuai Anggaran Rumah Tangga NU, forum untuk melakukan pangambilan keputusan adalah melalui rapat. Dalam hal ini Rapat Harian Syuriah dan Harian Tanfidziyah PBNU atau populer dengan istilah rapat gabungan.

Point tiga menjelaskan bahwa masa khidmad kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-33 berakhir sampai Muktamar ke-34 dilaksanakan, kata Habib.

“Point Pentingnya adalah Jadi selama Muktamar ke-34 NU belum selesai memilih Ketua Umum baru, maka PBNU hasil muktamar ke-33 belum bisa dinyatakan demisioner,” Tegas Ketua PBNU Habib Moh Salim Aldjufrie.

Point ke empat, masih kata Habib, mengamanahkan kepada PBNU harus melaksanakan seluruh keputusan Konbes dengan mengambil langkah-langkah secara organisatoris bukan langkah-langkah personal untuk melaksanakan semua keputusan ini.

Berdasarkan point-point di atas, maka masa Khidmad PBNU hasil Muktamar ke-33 adalah ketika domisioner dalam Muktamar ke-34 NU. Tidak benar kalau ada yang mengatakan berakhir bulan Desember 2021, jelas Habib.

Konbes juga mengamanatkan agar PBNU melaksanakan semua keputusan secara organisatoris artinya adalah kolektif kolegial sesuai dengan AD/ART NU bukan diputuskan oleh seorang diri salah satu pengurus PBNU, tambah Habib.

“Tidak boleh membuat keputusan secara personal/individual terkait pelaksanaan muktamar karena perintah Konbes adalah PBNU secara organisatoris bukan secara personal/individu”, ungkapnya.

Menurut Habib, PBNU harus melakukan langkah-langkah organistoris sebelum membuat keputusan.pungkas Habib.(OS)