JAKARTA, Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri membentuk tiga satuan komando wilayah yang terdiri atas Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III. Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Anang Revandoko mengatakan, wilayah operasi ketiga satuan baru ini terbagi dari Indonesia barat, Indonesia tengah, dan Indonesia timur. Adapun bagian Indonesia barat menjadi wilayah operasi Pasukan Brimob I yang dipusatkan di Aceh. Pasukan Brimob I dipimpin Brigadir Jenderal Firli R Samosir. Sedangkan, Pasukan Brimob II beroperasi di teritorial Indonesia tengah yang terpusat di Kalimantan Timur. Pasukan Brimob II dikomandoi oleh Brigadir Jenderal Arif Budiman. Salah satu fokus utama operasi Pasukan Brimob II adalah mendukung program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN bagaimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur,” ujar Anang dikutip dari siaran pers Divisi Humas Polri pada Sabtu (11/3/2023).
Sedangkan, Pasukan Brimob III beroperasi di Indonesia timur yang dipimpin Brigadir Jenderal Gatot Haribowo. Pusat operasi satuan ini berada di Timika, Papua. Selain itu, Anang menjelaskan, peresmian tiga satuan baru ini merupakan hasil kajian lama pimpinan Polri. Tujuannya agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat, dan profesional dalam melayani, melindungi, serta mengayomi masyarakat. “Korps Brimob Polri yang memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya,” katanya. Anang memastikan personel Korps Brimob akan hadir untuk masyarakat dan negara dengan didukung kemampuan yang profesional dan peralatan modern.
Polrestabes Makassar Beri Tanggapan Menurutnya, hal ini diperlukan mengingat Indonesia akan memasuki tahun politik sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untuk menangani setiap permasalahan yang ada. Langkah itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. “Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi,” katanya. (Ant)
