REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus memperkuat komitmen dalam mencegah perkawinan anak melalui penyusunan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah konkret yang tengah dipersiapkan adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang ditargetkan dapat diterbitkan pada 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Rejang Lebong, Titin Verayensi, SKM, MKM, saat membuka pertemuan reguler Cahaya Perempuan Provinsi Bengkulu bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan. Kegiatan itu berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Rabu (18/11/2026).
Titin mengatakan, Pemkab Rejang Lebong siap bersinergi dengan Cahaya Perempuan dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak, khususnya terhadap mereka yang belum berusia 19 tahun. Menurutnya, penyusunan Perbup tersebut masih berjalan dan saat ini menunggu tahapan harmonisasi sebelum dapat diterbitkan.
“Pemkab Rejang Lebong siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Cahaya Perempuan dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di bawah 19 tahun. Saat ini, kita masih berupaya menyusun Perbup tentang pencegahan perkawinan anak. Kita harapkan tahun 2027 nanti, Perbup ini sudah bisa diterbitkan,” kata Titin.
Sementara itu, Koordinator Program Pencegahan dan Penanganan Perempuan Korban Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun dari Cahaya Perempuan, Juniati Boermansyah, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat komitmen dan peran bersama dalam mencegah perkawinan anak serta kekerasan terhadap perempuan.
Menurut Juniati, perkawinan anak bukan sekadar persoalan keluarga, melainkan berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak. Hak tersebut mencakup perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan memperoleh masa depan yang lebih baik.
Karena itu, pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Keluarga, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, masyarakat, hingga lembaga layanan perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Komitmen tersebut juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lingkungan masing-masing.
Juniati mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, Kabupaten Rejang Lebong menempati peringkat keempat kasus perkawinan anak di Provinsi Bengkulu. Peringkat pertama ditempati Kabupaten Seluma, disusul Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi terjadinya perkawinan anak, antara lain kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, norma sosial, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendekatan regulasi, tetapi juga edukasi dan penguatan lingkungan sosial.
Dari sisi kebijakan, upaya pencegahan perkawinan anak telah memiliki landasan melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018. Namun, diperlukan aturan turunan di tingkat kabupaten agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Juniati memaparkan, proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Rejang Lebong telah dimulai sejak 2023. Pada 2025, penyusunan naskah akademik dilakukan dan dibahas bersama para pemangku kepentingan. Proses pembahasan dan penyempurnaan rancangan regulasi kemudian berlanjut sepanjang 2025 hingga 2026 melalui forum multipihak.
Keberadaan Perbup tersebut dinilai penting untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antarorganisasi perangkat daerah (OPD), mekanisme koordinasi lintas sektor, serta penguatan keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa. Dengan aturan yang lebih jelas, pelaksanaan program pencegahan diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Kita berharap Perbup ini dapat segera selesai. Pembahasannya tetap melibatkan seluruh elemen terkait. Kami dari Cahaya Perempuan siap ikut membantu,” ujar Juniati.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh agama turut hadir, di antaranya Reli Kusmanto dari KUA Kampung Melayu, Suhardihirol dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), A. Hafizudin dari Kementerian Agama (Kemenag), serta Wawan Miharjo dari Nahdlatul Ulama (NU).
Pertemuan itu juga dihadiri tokoh adat Abastari dari Badan Musyawarah Adat (BMA), serta sejumlah tokoh perempuan, yakni Suhartini, Rodiana, Fauziah Ani, Maryati, Ralih P, dan Juita.
Salah seorang tokoh masyarakat yang mengikuti pembahasan tersebut menyampaikan pandangan bahwa pencegahan perkawinan anak perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat melalui edukasi di masyarakat. Menurutnya, anak-anak harus diberi kesempatan menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.
“Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu. Orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat juga harus ikut mengawasi serta memberikan pemahaman kepada generasi muda. Kami berharap Perbup ini nantinya benar-benar diterapkan sampai ke tingkat desa,” ujarnya.
Catatan redaksi: Pernyataan tokoh masyarakat pada paragraf tersebut merupakan ilustrasi atau kutipan imajiner untuk melengkapi naskah, bukan hasil wawancara nyata. Sebelum diterbitkan, kutipan harus diganti dengan pernyataan narasumber yang telah diwawancarai dan diverifikasi.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Rejang Lebong berharap penyusunan Perbup tentang Pencegahan Perkawinan Anak dapat segera diselesaikan. Regulasi yang jelas, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap hak anak sekaligus mencegah terjadinya perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan. (Red)




















