Bengkulu Utara, kabar86.com – Masyarakat penerima bantuan UMKM dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara ramai dan berbondong bondong memenuhi bank- bank BRI diwilayah Arga makmur.
Salah seorang warga yang juga namanya terdata mendapatkan bantuan UMKM tersebut , Cahyati yang dihubungi awak media mengatakan,
“ Kami sudah antri sejak pagi sekali, untuk mengurus batuan UMKM ini, tapi belum selesai karena banyak sekali yang antri, mungkin mereka dari pagi sekali disini” ungkapnya
Dari pantauan awak media sejak beberapa hari terakhir terpantau aktifitas di beberapa Bank BRI dan bank BNI yang ada diwilayah Arga Makmur sangat ramai dan padat. Dari data yang didapat awak media terdapat 10173 masyarakat Bengkulu Utara terdata sebagai UMKM yang akan mendapatkan bantuan program penguatan berupa bantuan langsung tunai ( BLT ) dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil.
Tokoh masyarakat Indra Irawan yang juga aktivis LSM Ganses Bengkulu Utara yang mendatangi awak media menyatakan,
“ Sesunggunya kita masyarakat bersyukur atas adanya bantuan dari kementrian UMKM ditengah kondisi ekonomi yang tepuruk akibat pandemik, namun sangat disayangkan bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran, yang betul-betul memiliki usaha malah tidak terdata sama sekali, bahkan sangat tumpang tindih, ada satu keluarga mendapat lebih dari satu orang bahkan anak putus sekolah pun terdata sebagai penerima BLT UMKM ini”, Ungkap Indra
“ Tidak seperti bantuan-bantuan yang lainya, pendataanya melibatkan pemerintah desa, sehingga data yang didapat lebih akurat dan tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan bantuan yang lainya. Sementara untuk bantuan BLT UMKM ini formulirnya, justru beredar bebas layaknya brosur iklan produk , yang tentu siapa saja bisa mengisi data tersebut, dan ini tanpa melihat apakan ia mempunyai usaha UMKM yang terdampak atau tidak, sehingga jumlah data UMKM Bengkulu Utara sebanyak 10173 orang, ini luar biasa, dan inilah yang membuat beberapa bank penuh dan ramai dipadati masyarakat yang akan mengurus rekening penerima,” ujarnya.
“ Kita sangat menyayangkan kerja dinas Koprasi dan UKM Bengkulu Utara, yang melakukan pendataan dengan sistim sebar brosur, kalau memang mau dibagikan merata kenapa tidak berdasarkan kartu keluarga saja. Itu akan lebih tepat sasaran. Jika kita lihat dari data statistik Bengkulu Utara jumlah rumah tangga tahun 2019 sejumlah 80 482 rumah tangga, bagikan saja secara merata, sehingga tidak akan tumpang tindih seperti sekarang”. Tutupnya Indra
Sementar itu beberapa kepala desa yang dihubungi awak media menyampaikan terkait pendataan penerima bantuan langsung tunai UMKM, kami tidak melakukan pendataan itu, tapi kami dikirim daftar pelaku UMKM dari dinas Koperasi dan UKM Bengkulu utara untuk di verifikasi.
“ Kami Cuma diminta untuk meverifikasi data pelaku UMKM yang sudah ada dari dinas koperasi dan UKM Bengkulu Utara, jadi kami hanya melihat jika ada yang dobel saja, kami tidak berani mencoret, apakah mereka yang ada didata tersebut punya usaha UMKM atau tidak. Karena bukan kami yang mendata “ Ungkap salah seorang kepala desa.
Sementra itu camat kecamatan kota Arga Makmur Jon Kenedy.S.Sos Ketika dibincangi awak media menjelaskan.
“ Terkait permasalahan data pelaku UMKM itu dinas Koperasi dan UKM mengumumkan kepada masyarakat, bahwa siapa yang mempunyai usaha mendaftar kedinas koperasi, dan dibagikanlah blangko untuk diisi, dan blangko tersebut difoto copy sehingga menyebar sampai kepasar. Setelah terdaftar dan banyak, barulah pihak dinas koperasi memerintahkan pihak kecamatan untuk memverifikasi, dan pihak kecamatan menyampaikan kekepala desa, pihak desa hanya sebatas memverifikasi kalau ada yang tumpang tindih data atau dobel, dan tentu segan untuk mencoret nama yang sudah terdaftar di dinas koperasi.” Jelas Camat.
Terpisah kepala Dinas Koperasi dan UKM Bengkulu Utara Dra. Evi Fitriani, MM melalui Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Ali Wardana, SE mengakui bahwa data tersebut tidak seratus persen valid, hal ini disebabkan karena kondisi covid kami tidak turun langsung karena kerbatasan personil.
“ Memang kalau soal data tersebut kami mengakui data tersebut tidak seratus persen valid, hal ini disebabkan karena kondisi covid kami tidak turun langsung karena kerbatasan personil”. Jelasnya
Ali wardana pun menjelaskan kepada awak media soal kronologis pendataan tersebut, yang memang waktunya sangat singkat,
“ Tanggal 30 Maret ada surat dari kementria ke Koprasi, yang isinya tolong menyampaikan data UMKM yang terdampak Covid ke kementrian Koperasi UMKM, atas dasar itu saya naikan nota dinas ke bupati, Pak bagai mana ini, Bupati menyampaikan sudalah, bikinlah pengumuman, kalian data, siapkan formulirnya, Bapak Bupati bacokan diradio, umumkan, kami buat pengumuman dikoran, Tigo hari full, dak boleh samo orang kepolisian, kami kirim surat kekecamatan, tolong sampaikan kedesa yang didesanyo punyo usaha UMKM untuk disampaikan, seperti ini. “ Jelas Ali
Ali Wardana menambahkan,
“ Bahwa sampai kini daftar nominative penerima belum kami terima, jadi kami menghimbau kepada masyarakat ngak usah kasak kusuk ngurus rekening baru, kalau sudak ada rekening syukur, kalau yang belum ada rekening, tunggu nanti akan dibuat secara greratis, kalau sudah ada SK penetapanya, kini kalau mau buat rekening kalau belum ada SK nya dasarnya apa, jadi tunggu saja SK nya dulu.” Tutup Ali Wardana (*1)
