LEBONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi, Senin (20/7/2026). Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum disetujui untuk ditetapkan karena masih memerlukan pembahasan lebih mendalam.
Tiga Raperda yang memperoleh persetujuan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lebong tersebut meliputi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2025, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Persetujuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat tata kelola aset milik pemerintah.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui ketiga Raperda untuk dilanjutkan ke tahap penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum mencapai kesepakatan untuk disahkan menjadi Perda.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berpandangan bahwa Raperda mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dikaji secara lebih mendalam. Langkah tersebut dinilai penting agar substansi regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
“Fraksi Partai Amanat Nasional berharap pembahasan lanjutan dapat dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesiapan implementasi di daerah, kemampuan keuangan daerah, serta aspirasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar anggota DPRD dari Fraksi PAN.
Pembahasan lanjutan diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki landasan hukum kuat, realistis untuk diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kesiapan anggaran serta mekanisme pelaksanaan perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan yang dirumuskan tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.
Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., menegaskan bahwa Perda merupakan instrumen penting yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.
Menurut Carles, pembentukan Perda bukan sekadar memenuhi kebutuhan regulasi, melainkan juga merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda hingga mencapai persetujuan bersama. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, menurutnya, diperlukan agar setiap regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap Perda yang sudah disahkan bisa benar-benar diimplementasikan secara efektif dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Lebong,” ujar Carles.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama pembahasan ketiga Raperda tersebut.
Azhari berharap persetujuan bersama itu menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Ia mengakui bahwa perbedaan pendapat dalam proses pembahasan merupakan hal yang wajar. Perbedaan sudut pandang, menurutnya, justru dapat memperkaya pertimbangan dan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan substansi regulasi sebelum ditetapkan.
“Kami menyadari dalam proses membahas tiga Raperda ini terkadang terjadi perbedaan pendapat akibat perbedaan sudut pandang. Namun, perbedaan tersebut justru menjadi masukan yang sangat berarti untuk penyempurnaan Raperda demi terwujudnya Lebong yang maju dan berkeadilan,” ujar Azhari.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lebong Carles Ronsen, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I Ahmad Lutfi dan Wakil Ketua II Rinto Putra Cahyo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Lebong H. Azhari, S.H., M.H., Wakil Bupati Bambang ASB, S.Sos., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Dengan disetujuinya tiga Raperda tersebut, pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti proses penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap berikutnya adalah memastikan regulasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih memerlukan pembahasan lanjutan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan regulasi tersebut disusun secara matang dengan mempertimbangkan aspek hukum, kemampuan keuangan daerah, kesiapan pelaksanaan, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong. (Adv)




















