Kejari Sita Dokumen Terkait Tipikor Anggaran Bantuan Sosial di Mukomuko

Mukomuko – Kejaksaan Negeri Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah menyita dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi anggaran bantuan sosial pangan nontunai (BPNT) untuk warga miskin di daerah setempat tahun 2019-2021.

“Perkembangan kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah dokumen untuk dijadikan barang bukti dalam kasus korupsi anggaran bantuan sosial pangan nontunai (BPNT) untuk warga miskin di daerah ini tahun 2019-2021,” kata Kajari Mukomuko Rudi Iskandar melalui Kasi Pidsus Andi Setiawan dalam keterangannya di Mukomuko, Jumat.

Kejaksaan Negeri setempat sampai sekarang masih memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi anggaran sosial bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk warga miskin di daerah ini.

Ia menyebutkan, dokumen yang telah disita dan dijadikan barang bukti, yakni berita acara serah terima barang, rekening koran masing-masing pendamping, rekening koran e-warung, SK Pendamping, SK Koordinator Daerah (Korda) dan beberapa dokumen lainnya.

“Masih ada dokumen yang terkait dengan dugaan korupsi anggaran bantuan sosial ini yang akan kita sita,” ujarnya.

Penyidik Kejari Mukomuko sejak beberapa hari yang lalu menjadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi yakni dua orang dari pemilik e-warung dan satu saksi sebagai pemasok.

Khusus saksi yang bertindak sebagai pemasok ini sudah pemanggilan kedua karena saat pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.

“Ketiganya kita panggil sebagai saksi dalam dugaan korupsi anggaran bantuan sosial,” tegas Andi.

Sementara itu, Kejari Mukomuko mengusut dugaan korupsi penyaluran BPNT selama kurun waktu dua tahun, yakni mulai September 2019 hingga September 2021 dengan nominal BPNT yang disalurkan mencapai Rp40 miliar.

Pada penyaluran BPNT selama dua tahun tersebut, diduga ada permainan sejumlah pihak yang memiliki wewenang untuk mencari keuntungan pribadi.

Diduga pihak yang berkaitan dengan Bansos BPNT ini menjadi pemasok barang-barang kebutuhan ke e-warung kemudian barang-barang seperti beras, telur dan lainnya itu disalurkan ke penerima Bansos BPNT di Mukomuko.

Padahal dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 39 ayat (1) sangat jelas, pendamping sosial itu dilarang membentuk e-warung, menjadi pemasok barang, menerima imbalan baik itu uang atau barang berkaitan dengan penyaluran BPNT.

Sementara pada perkara ini, katanya, ada indikasi terjadi permainan yang melanggar Permensos ini.

“Kerugian negara muncul dari keuntungan para pihak dari aktivitas memasok barang untuk keperluan BPNT yang sebenarnya mereka itu dilarang melakukan aktivitas memasok barang tersebut,” ujarnya.(Ant)