Bengkulu, kabar86.com – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Kementerian Kesehatan mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Suprapto agar rumah sakit tersebut dapat maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Selama ini biaya operasional RSKJ Suprapto hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu saja,” katanya Gubernur Rohidin di Bengkulu, Jumat.
Padahal, kata dia, rumah sakit itu tidak hanya melayani pasien kejiwaan dari Bengkulu saja, melainkan juga menjadi rumah sakit jiwa untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan.
“Rumah sakit jiwa ini mengcover kebutuhan masyarakat Sumatera bagian Selatan tetapi dia dikelola menggunakan APBD dan kita tahu celah fiskal kita sangat terbatas sebagai provinsi kecil,” ucapnya.
Rohidin menjelaskan, secara struktural RSKJ Suprapto dipimpin pejabat eselon III dan menurutnya hal itu tidak sebanding dengan tugas yang diemban yaitu harus melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan.
Selain itu, ketersediaan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya seperti psikiater di rumah sakit jiwa tersebut jumlahnya juga terbatas. Begitu juga dengan fasilitas penunjang sehingga tidak maksimal dalam memberikan pelayanan.
“Coba dilihat rumah sakit itu lahannya luas sekali, gedungnya ada banyak tetapi tidak produktif karena dia setingkat eselon III. Kalau dikelola Kemenkes tentu bisa lebih maksimal memberikan pelayanan,” ucapnya.
Gubernur juga meminta biaya pengobatan pasien gangguan jiwa di rumah sakit itu dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebab, selama ini banyak pasien dengan gangguan jiwa tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, khususnya bagi pasien jiwa yang tidak diurus oleh keluarga.
Selain itu, banyak dari pasien gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan sembuh tidak diterima kembali oleh keluarganya dan ada juga yang tidak mau pulang lagi ke keluarganya.
“Tentu ini menjadi persoalan yang serius dan harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya pemerintah daerah saja tetapi kalau dikelola oleh Kemenkes kami yakin tentu akan menjadi lebih baik,” demikian Rohidin. (Ant)
