Dana Silpa Desa Kali Raib, Dana Covid Diduga Tak Sesuai RAB

Bengkulu, kabar86.com – Kemelut Raibnya dana silpa desa Kali kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara dengan total sejumlah Rp. 338.476.000, Berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan ditahun 2021 yang juga mengangkangi aturan dan ketentuan yang ada.

Proses pencairan dana penanggulangan tanggap darutat bencana sebanyak delapan persen dari jumlah DD desa Kali satu dengan total Rp 60 juta juga diduga digunakan tidak sesuai aturan dan diduga terdapat unsur tindak pidana korupsi.

Seperti yang disampaikan salah seorang anggota BPD desa Kali yang namanya minta jangan ditulis melalui sambungan telpon menjelaskan,

“ Saya ini bingung pak dengan kondisi desa kami ini, permasalahan ini sudah kami surati ke pihak camat, BPMPB tapi belum juga ada tindaklanjutnya, padahal masyarakat kami sudah sangat resah dengan hal ini,” jelasnya

“ Kemarin dari dana 8 persen dana DD Desa Kali Satu tahun anggaran 2021 itu juga sudah ditarik sejumlah 60 juta rupiah, nah dari dana 60 juta itu Cuma di pakai beli masker sebanyak 20 kota masker harian, harga 1 kota masker itukan paling 20 sampai 20 ribu rupiah per kotak, dan di bagikan kepada masyarakat satu buah per orang, tidak seperti desa lainya, ada yang di belikan sabun dan yang lainya. jadi kalau dikalikan itu Cuma berapa, Posko Covid tidak di buat, penyemprotan tidak dilaksanakan, tolonglah dimuat pak biar pihak yang diatas itu tahu kondisi desa kami yang sebenarnya”, tutupnya dalam sambungan telpon.

Sementara itu Sekdes yang juga merangkap sebagai Bendahara desa Kali, Hairus Mandi  yang dhubungi awak media melalui sambungan telpon tidak menjawab panggilan.

Terkait dana tanggap darurat bencana tersebut awak media menghubungi camat Arma Jaya Hartono, SP Melalui kasih pemerintahan kecamatan Arma Jaya, Tamri, S.IP dalam keteranganya menyampaikan,

“ Secara aturan seharusnya dana Rp.60 juta yang merupakan 8 persen dari anggaran dana desa Kali Satu yang diperuntukan untuk dana tanggap darurat penanggulangan bencara Covid-19 tersebut tidak bisa dicairkan, karena percairan dana itu harus melalui proses pembuatan dan pengesahan APBDes tahung anggaran 2021, Desa kali itu APBDes nya belum rampung,” ungkap Tamrin

Lebih lanjut tamrin menjelaskan, “ Bahwa pembuatan APBDes itu harus memuat rencana penggunaan dana Silpa tahun sebelumnya, kalau untuk desa Kali itu sebesar Rp. 338.476.000, dan dana itu harus tersedia direkening desa, dan masalahnya dana silpa desa Kali itu tidak tersedia lagi direkening desa, dalam arti sudah ditarik bendahara dan kepala desa, kalau dana itu belum dikembalikan kerekening desa bagai mana APBDesnya mau di proses, “ jelasnya.

Jadi Penggunaan dana tanggap darurat itu juga secara aturan menyalahi, karena pembelanjaan dana tersebut harus sesuai dengan APBDes, bagai mana tidak meyalahi kalau sampai saat ini APBDes nya belum selesai, dan dari pihak kecamatan telah melayangkan surat teguran ke pihak desa terkait pencairan dan penggunaan dana tersebut, dengan surat nomor: 641/86/AJ/IV/2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa dengan prihal Surat Teguran” Jelas Tamrin.

Adapu poin poin yang disampaikan dalam surat teguran tersebut yaitu:
1. Agar kepala desa mengsingkronkan dana silpa APBDES TH 2020 dengan rekening Koran desa kali ( Agar segera menyetorkan kembali ke rekening desa Kali ) Laporan Realisasi APBDES 2020 dan rekening Koran bulan terakhair.
2. Agar saudara membelanjakan dana 8% penanggulangan Covid TA 2021 yang sudah ditarik dai rekening desa, sesuai dengan RAB yang telah disusun didalam APBDES tahun anggaran 2012.

Masih menurut Tamrin,” jadi jelas apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Kali ini bertentangan dengan ketentuan dan permen, karena jelas APBDesnya belum selesai,” Tutup Tamrin.
Sementara itu Kepala Dinas DPMPD yang dihubungi awak lewat panggilan telpon menjelaskan,

“Kita sudah melakukan upaya pemanggilan kepada kepala desa satu minggu yang lalu, tapi sampai hari ini belum menemui saya, dan pihak kecamatan sudah menyurati pihak inspektorat mintak di audit, biar jelas kalau sudah ada hasil audit, dan kita hari ini akan melakukan pemanggilan kedua,” jelas Ir.Budi Sampurno
Dan terkait digunakanya dana penaggulangan covid 2021 yang mendahului APBDES budi menjelaskan,

“ Yak karena APBDES itu sebagai acuan dalam pelaksanaanya, namun pihak kecamatan belum bisa memberikan evaluasi karena masih ada silpa, jadi kita akan melakukan pemanggilan kedua dan menunggu keterangan pihak kepala desa,” tutupnya.(*1)