Sumsel.Kabar86.com, Palembang – Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kertapati, Rifandi Putra, S.STP., M.Si, memastikan proses administrasi pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri Rapat Persiapan Pengumuman Daftar Nominatif dan Peta Bidang Tanah yang berlokasi di Kelurahan Keramasan dan Kelurahan Karyajaya, Selasa (20/1). Dalam rapat tersebut, Rifandi hadir didampingi Kasi Pemerintahan Syamsudin, SE., M.Si, guna mematangkan validasi data sebelum diumumkan kepada publik.
Kehadiran Rifandi menjadi representasi pemerintah daerah yang ingin memastikan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) ini tidak hanya mengejar target infrastruktur, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan sosial bagi warga Kertapati.
Dalam arahannya, Rifandi Putra menekankan pentingnya akurasi data agar tidak ada warga yang merasa dirugikan dalam proses pembebasan lahan ini. Ia memandang pengumuman daftar nominatif sebagai fase krusial dalam pembangunan jalan tol tersebut.
”Kami hadir untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah warga yang terdampak pembangunan Tol Palembang-Betung terdata dengan akurat dan presisi. Pengumuman ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk transparansi kita kepada masyarakat di Kelurahan Keramasan dan Karyajaya agar mereka mendapatkan haknya secara adil dan tepat waktu,” ujar Rifandi Putra.
Lebih lanjut, ia mengimbau warga untuk proaktif dalam mencermati hasil pengumuman peta bidang yang akan segera dirilis. Pihaknya berkomitmen untuk membuka ruang dialog dan konsultasi jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan.
”Inovasi dalam pembangunan harus sejalan dengan pendekatan yang humanis. Kami ingin masyarakat merasa dilibatkan dan didengar, sehingga percepatan konektivitas ini menjadi berkah bagi pertumbuhan ekonomi lokal, bukan beban bagi warga,” pungkasnya.
Pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung sendiri diproyeksikan menjadi urat nadi baru yang akan mengurai kemacetan dan mempercepat distribusi logistik di Sumatera Selatan. Melalui koordinasi yang intensif di tingkat kecamatan, diharapkan sengketa lahan dapat diminimalisir sejak dini.(Red)
