BENGKULU UTARA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH secara langsung menghadiri acara serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu.

Sonti Bakara, SH menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

“Laporan keuangan yang diserahkan hari ini akan menjadi bahan bagi BPK RI untuk melakukan pemeriksaan, dan selanjutnya BPK RI akan memberikan Opini atas laporan keuangan tersebut.” Jelasnya.

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH, juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu serta seluruh pemeriksa atas bimbingan, petunjuk, dan saran yang diberikan selama pemeriksaan pendahuluan.

“Semoga Tuhan Yang Maha Besar, senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua agar dapat mewujudkan Bengkulu Utara yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan” tambahnya.

Dalam kegiatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, yang di hadiri oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E, M.Ap, juga di dampingi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Sonti Bakara, S.H. pada senin (04/03/2024).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bengkulu Utara menyampaikan, pihak pemkab Bengkulu Utara menyatakan bahwasanya LKPD tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara keseluruhan dengan harapan Bengkulu Utara kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Laporan yang kami sampaikan ini kami nyatakan dapat di pertanggungjawabkan secara keseluruhan dan tentunya kami berharap Bengkulu Utara kembali mendapatkan predikat opini WTP,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPK perwakilan Provinsi Bengkulu, M. Toha Arafat, menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala Daerah beserta jajaran untuk terus bekerja sama dan membantu tim BPK dalam melakukan pemeriksaan terutama dalam aspek kelancaran dokumen dan ketersediaan personel fungsi yang dapat memberikan keterangan dengan baik.

“Kembali lagi saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran untuk terus bekerja sama dan membantu tim BPK dalam melakukan pemeriksaan, yang paling penting adalah kelancaran dokumen dan ketersediaan personil fungsi yang dapat memberikan keterangan dengan baik”, ucapnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara kepada publik.

Penyerahan LKPD Unaudited merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 56 ayat (3) menyatakan, Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sebagai informasi, dengan diserahkannya LKPD Unaudited ini, BPK selanjutnya melaksanakan pemeriksaan terinci untuk memberikan Opini atas kewajaran penyajian LKPD dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan SAP, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan. (Adv)