BENGKULU UTARA – Meski luas wilayah kabupaten bengkulu utara akan berkurang, DPRD BU mendukung pemekaran 6 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten bengkulu utara untuk menjadi kabupten Bumi Pekal.
Dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran melalui sekretariat daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023.
Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH pun juga menambahkan, sangat mengapresiasi dan mendukung perjuangan panjang lapisan masyarakat, penggagas percepatan pemekaran kabupaten Bumi Pekal ini.
“Kami atas nama lembaga legislatif, mendukung penuh keinginan masyarakat untuk mandiri ini. Kendati demikian, kita tetap bersabar dan arahan kami persiapkanlah apa yang perlu dipersiapkan, untuk syarat pemekaran nanti,” pungkasnya.
Wakil Ketua 1 DPRD BU Juhaili, S.IP mengatakan, bahwa pihaknya menyetujui adanya anggaran yang diajukan oleh Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara, untuk anggaran tahapan pemekaran Kabupaten Bumi Pekal tersebut.
“Untuk besarannya anggaran tahapan pemekaran Kabupaten Bumi Pekal itu silahkan konfirmasi langsung dengan Setdakab, karena yang mengelola dananya itu dari pemda,” kata Juhaili.
Saat dikonfirmasi, Asisten I Setkab Bengkulu Utara Rahmat Hidayat S.STP M.Si mengatakan, Pemkab Bengkulu Utara terus memberikan suport materil dalam perkembangan usulan untuk pemekaran Bumi Pekal, pihaknya telah menyampaikan terkait swakelola tipe II pada paket penyusunan kajian calon ibukota Kabupaten Bumi Pekal.
Pemkab Bengkulu Utara telah mengalokasikan anggaran di APBD-P untuk melanjutkan proses kajian akademik lokasi ibukota calon Kabupaten Bumi Pekal oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu.
Pemkab Bengkulu Utara juga telah melakukan kontrak bersama Lembaga Penelitian Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Bengkulu (Unib) untuk melakukan penelitian tentang kelayakan lokasi ibukota calon Kabupaten Bumi Pekal.
“Alokasi dana anggarannya hampir Rp 300 juta,” sebut asisten 1 setdakab Rahmat hidayat S.STP M.Si.
Walau demikian, kerja administratif dan teknis yang dilakukan tersebut, tentu juga melibatkan banyak pihak presidium pemekaran.
Jika dengan dimekarkannya kabupaten baru tersebut, baik dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakat maupun progres pembangunan daerah diharapkan menjadi lebih signifikan.
“Kami menghimbau, mari bersama kita bekerja memulai langkah awal untuk persiapan pembentukan tim Presidium Pemekaran, yang harus memiliki payung hukum serta data-data administrasi yang lengkap,” imbuh putra Bumi Pekal ini.(Adv)