BENGKULU UTARA –  Selama beberapa tahun terakhir, APBD BU hanya mencapai 1,2 triliun rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja lain yang menjadi tanggung jawab daerah.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus bergantung pada program pembangunan pusat.

Bahkan, Pemkab BU harus bertanggung jawab atas pengalokasian dana yang sangat besar untuk Pilkada dalam APBD Perubahan tahun ini dan APBD 2024.

Karena banyaknya tanggung jawab pembangunan di BU, terutama yang fisik, ini pasti menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan.

Bahkan aspirasi terkait pembangunan fisik ini sangat diterima oleh DPRD BU. Pembangunan ini bukan hanya merupakan kewajiban daerah tetapi juga merupakan kebutuhan infrastruktur nasional dan Provinsi.

Menurut Sonti Bakara, SH, ketua DPRD BU, masyarakat tidak ingin memahami secara spesifik tentang infrastruktur yang menjadi tanggung jawab.

Namun, masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan akses dan infrastruktur.

“Masyarakat hanya mengetahui bahwa bupati dan DPRD adalah pejabat terdekat dengan mereka, maka memang menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan hal tersebut ke pejabat provinsi maupun nasional,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD BU juga berkomunikasi secara langsung dengan Pemprov dan Kementerian untuk mengidentifikasi program yang dapat dilaksanakan di BU. terutama berkonsultasi dengan anggota legislatif di tingkat provinsi dan nasional.

Karena fakta bahwa anggota DPR memiliki hubungan yang unik dengan anggota DPR lainnya, tentunya. Terangnya, “Kami menggunakannya untuk dapat mendorong pembangunan di daerah.”

Bahkan DPRD bekerja sama dengan kepala-kepala OPD untuk merencanakan ekspose lintas kementerian.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPRD, yang memiliki fungsi anggaran, sangat mendukung.

“Yang terpenting tentunya masyarakat mendapatkan program yang bisa dilaksanakan dan dirasakan masyarakat,” terangnya.  Tak hanya turun langsung membantu pengajuan program ke lintas kementerian, DPRD juga mendukung dalam hal kebijakan.

Ada beberapa program yang menjadi prioritas nasional namun terkendala belum adanya Perda di daerah sebagai bukti komitmen pembangunan sehingga juga menjadi prioritas daerah.

“Komtimen dalam hal pembentukan perda ini juga kita tunjukan. Sehingga secara regulasi semuanya sudah kita siapkan dan tidak hanya meminta dukungan pembangunan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Setiap tahunnya BU mendapatkan kucuran dana yang tidak sedikit dari pemerintah pusat.

Ini termasuk pembangunan infrastruktur dan dana pendidikan dan kesehatan yang didanai langsung oleh pemerintah pusat di Bengkulu Utara.

Terangnya, “Kerjasama dan sinergitas antara Pemda dan DPRD harus terus ditunjukkan sehingga memang apa yang menjadi prioritas daerah bisa berjalan.”(Adv)